TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Mirza Iskandar memastikan, pihaknya mengetahui  dua WNI yang mengikuti wajib militer di Singapura.

“Benar ada mahasiswa yang belajar di Singapura dan mereka ikut wajib militer karena ikut ketentuan dari negara Singapura. Itu untuk syarat pendidikan mereka, ujar Mirza Rabu (12/11/2014) seperti dikutip dari situs cnnindonesiacom.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyayangkan hal tersebut.  “Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya,” kata Charles, Kamis (13/11/2014).

“Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident (PR) Singapura terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil disana. Meski begitu, Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada disana untuk ikut wajib militer,” harap Charles

Selain itu, Charles berharap, pihak KBRI aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain.

“Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang.”

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya yang dihubungi CNN Indonesia kemudian mengatakan, kedua orang tersebut sudah dipulangkan kembali ke Singapura setelah diisolasi selama seminggu di Magelang.

Mereka berstatus sebagai permanent resident di Singapura. Dan sesuai dengan aturan Singapura, semua warga negara termasuk permanent resident diharuskan mengikuti wajib militer.

Dalam undang-undang Indonesia, seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan bergabung dengan militer negara asing.

Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu berbunyi: WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Mirza Iskandar  menambahkan,  ada pegecualian di ayat selanjutnya dalam UU tersebut.

“Betul bahwa WNI beresiko kehilangan kewarganegaraan jika ikut militer negara asing, namun ada pegecualian bagi mereka yang sedang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. Itu ada di pasal 24. Jadi tidak ada masalah bagi dua mahasiwa tersebut,” jelas Mirza.

Sumber: Tribunnews