Category: PDIP

Politisi PDI-P: Tak Perlu Mengadu Panglima TNI Yang Baru Dan Lama

CH membahas isu RUU Kamnas

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.

Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.

“Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal,” kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.

Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

“Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama,” kata Politisi PDI-P ini.

Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.

Sumber : Kompas

Paham ISIS Disebut Merasuk ke Sejumlah Ormas

charles honoris pdip dpr

charles honoris pdip dpr

Paham ISIS disebut-sebut sudah menyusup ke organisasi kemasyarakatan, atau ormas di Indonesia. Pengamat Intelijen, Susaningtyas Kertopati, atau Nuning mengatakan, aparat keamanan harus berani menindak ormas-ormas tersebut.

“Segala hal yang anti Pancasila, layak ditindak tegas,” kata Nuning, saat dihubungi, Minggu 11 Desember 2016.

Nuning menjelaskan, tidak menutup kemungkinan kelompok ISIS telah menanamkan benih aliran pemahamannya kepada ormas. Hal itu, katanya, terlihat dari paham ISIS yang seperti tidak ditentang.

“Terlebih, saat ini, banyak aliran yang embrionya dapat menerima visi-misi ISIS. Residu gerakan Islam radikal lama, masih ada di daerah-daerah penyebarannya,” ujar Nuning.

Nuning, juga mewanti-wanti semua elemen, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat keamanan seperti TNI, Polri, atau Badan Intelijen Negara harus mewaspadai berbagai aliran radikal yang ideologinya mirip ISIS.

“Supaya, mereka diredam untuk tidak bergerak melakukan hal yang mengancam kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyebut bahwa paham ISIS sudah menyusup ke ormas di Indonesia. Namun, ia tidak menyebutkan ormas yang dimaksudkannya.

“Saya tidak mau sebut nama ormasnya, tetapi mereka sudah mendukung ISIS secara terbuka,” ujar Charles.

Sumber : VIVA

Politikus PDIP: Setnov Jadi Ketua DPR Lagi, Hak Prerogatif Golkar

charles honoris/PoskotaJakarta

Charles Honoris/PoskotaJakarta

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris menilai penggantian Ketua DPR adalah hak prerogatif Partai Golkar. Sehingga, keputusan partai berlambang beringin yang ingin mengganti posisi Ketua DPR Ade Komarudin ke Setya Novanto atau Setnov harus dihormati seluruh anggota DPR.

“Saya rasa keputusan Golkar untuk kembali mengangkat pak Novanto sebagai Ketua DPR adalah hak prerogatif yang harus kita hormati. Mekanisme politik di parlemen sesuai aturan memang seperti itu, ya kita hormati saja,” ucap Charles dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Charles pun mengapresiasi Setya Novanto jika menjadi Ketua DPR lagi. Sebab menurutnya, Novanto berkomitmen mempertahankan kebhinekaan dan mempertahankan NKRI.

“Saya tentunya juga mengapresiasi komitmen Pak Novanto untuk mempertahankan kebhinekaan dan menjadikan Partai Golkar garda terdepan mempertahankan NKRI,” jelas Charles.

Terkait kasus dugaan pelanggaran etika yang pernah dialami Setya Novanto, menurut dia kasus itu sudah selesai.

“Kasus-kasus dugaan pelanggaran etika yang pernah dihadapi beliau pun juga sudah selesai. Saya selalu percaya bahwa hukum harus menjadi panglima. Ketika sudah ada keputusan dari lembaga resmi yaitu MKD yang memutuskan untuk merehabilitasi nama baik beliau tentunya juga harus kita hargai,” tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dia pun berharap dengan kembalinya Setya Novanto menjadi pimpinan, DPR bisa menjadi institusi yang dipercaya oleh rakyat Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik.

“Semoga bisa membawa lembaga ini menjadi institusi yang dipercaya oleh rakyat Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan partai politik pada umumnya,” pungkas Charles.

Sumber : Liputan6

Anggota MPR Ajak Praktekkan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari

4 Pilar Kel Krendang

Anggota MPR RI Charles Honoris mengajak masyarakat untuk mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dijelaskannya, Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup memang harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari kita.

“Saling menghargai, saling toleransi, dan gotong royong merupakan prinsip yang terus tumbuh dan hidup di dalam masyarakat,” ujar Charles, Selasa (1/3/2016).

Hal tersebut diungkapkan Charles dalam tatap muka dan sosialisasi dengan warga terkait pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Politikus PDI Perjuangan tersebut pun menyampaikan sebagai warga negara Indonesia seharusnya setiap warga negara berbangga pada konsep pemikiran dan idiologi yang digali Bung Karno.

Ia menjelaskan bagaimana negara-negara lain juga banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran kebangsaan Bung Karno.

Salah satu contoh mempraktekan nilai-nilai Pancasila itu, Charles mencontohkan tentang Festival Cap Go Meh yang dilaksanakan warga Krendang beberapa waktu yang lalu.
“Itu merupakan wujud nyata implementasi Pancasila di Indonesia” ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga, Lurah Krendang, Andre Ravnic, berharap kepada warganya yang mengikuti acara tersebut dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selanjutnya, acara sosialisasi juga menghadirkan beberapa narasumber seperti Ronald Da Gomes dan pakar dan praktisi hukum, Fabian Budi Pascoal.

Dalam kesempatannya, Gomes, menyampaikan bahwa Pancasila sebagai ideologi pilihan seluruh warga negara Indonesia.

Ia memaparkan bahwa sering kali saat pelaksanaan kampanye Pilkada, elit politik memanfaatkan isu suku dan agama untuk menggiring opini publik dalam menjatuhkan lawannya.

“Pemahaman akan keberagaman dan kebhinnekaan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar lapisan masyarakat tidak mudah terbawa isu yang memecah belah persatuan” jelasnya.

Sependapat dengan hal tersebut, pakar dan praktisi hukum, Fabian Budi Pascoal, mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia, sehingga dalam keberagaman yang dicari yaitu persatuan dan harmonisasi.

“Saya bangga pada Bung Karno yang merupakan pemimpin bangsa yang memiliki ide-ide dalam membangun Indonesia, namun masa kini adalah masa perang ideologi untuk senantiasa mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa,” ujarnya.

Sumber : http://www.tribunnews.com/mpr-ri/2016/03/01/anggota-mpr-ajak-praktekkan-nilai-pancasila-dalam-kehidupan-sehari-hari

Wagub DKI Jakarta Sidak Banjir Bersama Charles Honoris

charles honoris pdip dpr

charles honoris pdip dpr

Hujan yang mengguyur Jakarta dari malam tanggal 8 Februari 2015 hingga 10 Februari dini hari, menyebabkan banyak wilayah ibu kota terendam banjir. Menindaklanjuti hal tersebut, wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat melakukan inspeksi mendadak bersama Anggota DPR-RI Dapil Jakarta III dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris.

Lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Cengkareng, Keluarahan Kali Angke. Kaliangke merupakan salah satu wilayah di Jakarta yang terkena banjir paling parah. Wagub dan Charles juga sempat mengunjungi warga di posko pengungsian. Setidaknya terdapat 500 orang mengungsi di Mushola dan kelurahan di Kel. Kedaung Kali Angke. Selain membawa bantuan air minum dan makanan instant Charles Honoris bersama Wagub Djarot Saiful, meninjau lokasi bantaran kali yg sdh pada bocor sehingga pd saat banjir air meluap ke pemukiman warga.

Sebagai wakil masyarakat di wilayah Jakarta Barat dan Utara, Charles Honoris memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, terlebih di saat sulit karena rentannya wilayah Jakarta terhadap bencana banjir. Tindakan cepat tanggap ini, diambil pula oleh Wagub Djarot yang baru dilantik pada tanggal 17 Desember 2014, untuk turun bersama di tengah masyarakat meskipun hujan turun cukup deras saat sidak. Wagub juga berpesan pada lurah untuk memperhatikan para pengungsi khususnya yg lansia dan balita. 

Sampai saat ini, bantuan akan terus diberikan dan akan diperluas dengan disesuaikan keperluan masyarakat, tambah Charles. bila dampak banjir semakin meluas ke wilayah Jakarta lainnya.  Mengingat, bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta hampir setiap tahun terjadi, yang tidak hanya membuat kerugian secara materil akibat kerusakan infrastruktur publik, milik masyararakat, maupun dengan terhambatnya kegiatan perekonomian yang berpusat di jantung ibu kota maka pemprov akan segera mempercepat proses normalisasi saluran air di Jakarta, kata Wagub.

Iklan di Malaysia Dinilai Menghina Soal Pecat Buruh Migran Indonesia

Sebuah perusahaan asing di Malaysia menggunakan kalimat tak pantas dalam iklan produk elektroniknya. Sebuah kalimat dinilai menyudutkan buruh migran Indonesia.

Kalimat yang dinilai tidak pantas itu bertuliskan “Fire Your Indonesia Maid Now!” (Pecat pembantu rumah tangga Indonesia mu sekarang!). Iklan itu mengajak calon konsumen untuk menggunakan produk Irobot untuk membersihkan lantai dan kolam renang.

“Ini penghinaan! Masa TKI kita disamakan bahkan digambarkan lebih rendah dibanding robot kebersihan,” kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris Fraksi PDI Perjuangan dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Selasa (3/2/2015).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus mengambil langkah tegas, tidak cukup hanya dalam protes keras, tapi juga langkah hukum.

“Lebih dari itu, melalui perwakilan kita di sana pemerintah kita harus melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang bersangkutan,” ujar politisi PDI Perjuangan Charles Honoris.

Kalimat tersebut terdapat di bagian atas banner. Di gambar iklan terlihat seorang pria tengah duduk bersila di atas sebuah sofa berwarna putih sambil mengetik di atas laptop miliknya. Di bawah lantainya, terlihat Irobot berbentuk kotak pipih berwarna putih yang sedang bekerja untuk membersihkan sebuah karpet bulu.

Dalam penelusuran detikcom dalam website IRobot, diketahui kantor pusat Irobot berada di Bredfort, Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini juga memiliki kantor utama di beberapa negara semisal California, United Kingdom, China dan Hongkong. Irobot sendiri memiliki kantor cabang di Malaysia dan beberapa negara lainnya Asia Tenggara, kecuali Indonesia.

IRobot disebut pertama kali ditemukan pada tahun 1990 di Massachusetts Institute of Technology roboticists. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang pria bernama Colin Angle. Belum diperoleh informasi dari pihak perusahaan asal AS ini soal kata-kata pemecatan PRT Indonesia.

Sumber 

Putra Luntungan Honoris, Charles Honoris Resmi Dilantik Jadi Anggota DPR

Charles Honoris Anggota DPR RI 2014-2019

Charles Honoris Anggota DPR RI 2014-2019

Pelantikan Anggota DPR RI periode 2014-2019 tepat pada hari Kebangkitan Pancasila, para anggota legislatif baru telah menduduki untuk melakukan perubahan di Parlemen, salah satunya, Charles Honoris, putra kelima dari pengusaha Nasinoal Luntungan Honoris, Charles Honoris telah resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 1 Oktober 2014, di Gedung Nusantara, Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kader Muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai Pengusaha muda merebut kemenangan pada pemilihan 9 july lalu, Charles mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III dengan 96.842 suara mengalahkan seniornya Effendi Simbolon dan Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Diketahui, anggota DPR terpilih berjumlah 560. Sementara anggota DPD berjumlah 132 orang. Sedangkan anggota MPR gabungan dari jumlah anggota DPR dan DPD, sehingga berjumlah 692 orang. Kendati demikian, khusus anggota DPR hanya 555 anggota baru yang dilantik. Soalnya, lima orang yang tidak ikut dilantik tersandung kasus hukum

Kelima anggota dewan periode 2014-2109 yang batal dilantik, pertama, Jero Wacik. Politisi Partai Demokrat itu terganjal lantaran berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Jero di kementerian itu menjabat Menteri ESDM.

Kedua, Idham Samawi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan klub sepak bola Persiba Bantul. Ketiga, Herdian Koosnadi. Politisi PDIP itu tersandung kasus dugaan korupsi proyek alat kesehatan di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Kasusnya kini ditangani Kejaksaan Tinggi Banten.

Keempat, Jimmy Demianus Ijie. Politisi PDIP yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Papua Barat itu menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, terkait peminjaman dana sebesar Rp22 miliar dari PT Padoma pada 2010 silam. Kelima, Iqbal Wibisono. Politisi Partai Golkar itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah.

Tag: Charles Honoris, Pelantikan DPR RI, Anggota DPR RI 2014-2019, Wikipedia